PIKIRAN RAKYAT - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan siap berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Utang PT KCIC sejak beroperasi telah membebani keuangan PT KAI.
"Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC," ujar Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Bobby mengatakan usulan restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu program kunci PT KAI pada tahun 2025.
Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya sebelumnya menyoroti tambahan beban keuangan dari proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Anggota DPR dari Komisi VI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, persaingan usaha dan BUMN itu meminta manajemen KAI memaparkan secara transparan proposal restrukturisasi agar tidak berdampak negatif pada kenyamanan publik.
“Jangan sampai gara-gara beban utang dampaknya justru mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan publik,” ujar dia.
Asep menegaskan DPR perlu mengetahui secara menyeluruh tantangan finansial KAI agar peta jalan perusahaan ke depan berjalan baik dan tetap melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi.
Sebelumnya, Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) per 30 Juni 2025 mengungkap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) mengalami kerugian hingga Rp1,625 triliun pada semester I 2025.
Bobby mengatakan beban utang dari proyek Kereta Cepat menjadi "bom Waktu". Namun, pernyataan Boby soal bom Waktu ini langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang menyebut KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara.
"Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti disampaikan tadi, memang ini bom waktu," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.***
