KORAN - PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bandung dinilai kurang masif dalam melakukan pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam kasus dugaan pungutan liar jual beli kursi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
"Di banyak daerah, orangtua takut membongkar kasus pungli dan jual beli kursi karena banyak intimidasi dan juga persekusi, bahkan ancaman nyawa. Membongkar kasus pungli dan jual beli kursi itu bagi orangtua taruhannya adalah nyawa. Tidak boleh disepelekan begitu," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ketika dihubungi “PR”, Senin 16 Juni 2025 .
Ubaid juga menyoroti tindakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang terlihat masih santai saja dalam membongkar dugaan jual beli kursi ini. Ia menilai, praktik jual beli kursi di daerah jelas-jelas terjadi.
"Seakan-akan omongan Wali Kota Bandung itu sekadar halusinasi. Padahal, itu nyata dan banyak dikeluhkan orangtua. Kalau Wamendikdasmen tidak menemukan, ya berarti kurang banyak mendengar dan kurang banyak terjun di lapangan," katanya, kemarin.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat mengatakan, pihaknya tidak menemukan kasus jual-beli kursi dalam SPMB yang digelar di Bandung. Ia mengaku telah melakukan pemeriksaan mengenai dugaan kasus jual-beli kursi tersebut.
"Sepertinya di Bandung itu tidak (ada dugaan jual-beli kursi). Kami sudah mengecek," katanya di sela-sela pembekalan terhadap penerima Beasiswa Indonesia Maju Angkatan 4 dan Beasiswa Garuda Tahun 2025 di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin 16 Juni 2025.
Menurut Ubaid, pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip itu seolah menegasikan praktik tersebut dan dengan demikian laporan yang muncul. Ubaid menambahkan, pernyataan Atip juga seolah tidak menunjukkan empati terhadap masalah orangtua. Praktik kecurangan, seperti jual-beli kursi, akan sangat merugikan orangtua dan anaknya yang sekolah.
"Dan ini terjadi karena sistem SPMB yang tidak berkeadilan untuk semua anak. Mestinya Wamendikdasmen menunjukkan empati dan kesiapsiagaan untuk melindungi hak anak atas pendidikan dan memberantas jual beli kursi," katanya.
(Hendro Husodo, Muhammad Ashari)
