SURABAYA, - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal untuk beroperasi di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani Khofifah pada Sabtu (26/7/2025) malam, menyikapi antrean panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang masih terjadi sampai Minggu (27/7/2025) pagi.
"Ibu Gubernur sudah berkirim surat kepada Menhub untuk segera dikirim penambahan armada kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk," kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, dikonfirmasi Minggu pagi.
Urusan teknis penyeberangan menurutnya memang bukan domain Pemprov Jatim, tetapi Pemprov berkepentingan menjaga stabilitas laju perekonomian yang terdampak akibat antrean tersebut.
Selain menambah armada kapal, Khofifah juga memberikan opsi pengoperasian Pelabuhan Jangkar Situbondo sebagai pelabuhan alternatif menuju Bali.
"Namun, dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar, juga harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk," tuturnya.
Menurut Nyono, antrean panjang di Pelabuhan Ketapang adalah akibat penurunan jumlah armada kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.
"Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya 6 kapal yang diizinkan beroperasi," ujarnya.
Penurunan armada terjadi akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi, pasca-kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya.
Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan mengangkut 5 unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door kapal LCT yang memengaruhi kestabilan kapal.
Dampaknya, antrean terjadi hingga puluhan kilometer. Kendaraan didominasi oleh kendaraan angkutan bertonase besar.
