Laporan Wartawan Tribun-PapuaTengah.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE- Peredaran minuman keras (miras) di Provinsi Papua Tengah belakangan ini kian menjadi sorotan publik.
Pasalnya, miras sering kali memicu berbagai masalah sosial di tengah masyarakat.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menegaskan pentingnya penertiban peredaran miras.
Agustinus menyarankan agar peredaran miras ditiadakan sepenuhnya.
Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, maka perlu ada pengaturan yang ketat.
"Supaya, miras itu hanya ada pada tempatnya, seperti di hotel berbintang, bar, dan lain sebagainya," jelas kepada awak media, Jumat (4/6/2025).
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah
Menurut Agustinus, penanganan peredaran miras sepenuhnya kembali pada pemerintah.
Ia menilai bahwa pemerintah yang memberikan izin, namun kurang dalam pengawasan.
"Artinya, miras itu diawasi baik, tentu penjualannya bisa teratur, bukan dibiarkan, pada akhirnya sekarang, dijual seperti sayur atau pinang di jalan-jalan, hingga masyarakat juga membelinya dengan mudah," kritiknya.
Dalam konteks ini, Agustinus tidak menyalahkan penjual miras sepenuhnya.
"Yang salah itu pemerintah, sebab mereka yang memberikan izin, karena tanpa izin, tidak mungkin orang jual miras," ujarnya.
Kesadaran Masyarakat dan Peran Penyuluhan Hukum
Untuk mengatasi persoalan sosial yang timbul akibat miras, Agustinus menekankan pentingnya kesadaran masyarakat.
"Artinya, kalau mau konsumsi ya, secukupnya saja, atau untuk menghilangkan capek, bukan untuk cari mabuk hingga terjadi masalah," pesannya.
Oleh karena itu, Agustinus menambahkan bahwa perlu ada peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Tujuannya adalah agar kesadaran hukum dapat meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. (*)
