Adapun hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo pada Rabu, 2 Juli 2025.
Tenaga Ahli Madya Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) RI Brigjen TNI (Purn) Iriyanto menjelaskan, MBG bertujuan membangun sumber daya manusia sejak dini, termasuk perlindungan gizi bagi ibu hamil, anak-anak PAUD hingga SMA, serta penyandang disabilitas.
“Program ini merupakan bentuk asuransi gizi untuk kelompok rentan. Selain itu, MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, hingga distribusi,” ujar Iriyanto.
MBG dijalankan di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga baru yang dibentuk pada Agustus 2024.
BGN sendiri ditargetkan mulai aktif menjalankan program secara nasional pada Januari 2026.
Dalam pelaksanaannya, BGN menargetkan pengembangan dapur layanan dari 5.000 menjadi 30.000 unit, untuk melayani lebih dari 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Sedangkan di Provinsi Gorontalo, dari target 101 dapur layanan, saat ini baru delapan yang beroperasi.
“Kami berharap jumlah dapur MBG di Gorontalo meningkat mulai Agustus mendatang,” kata Iriyanto.
Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyatakan bahwa pelaksanaan MBG di Gorontalo akan dimulai secara bertahap pada awal tahun ajaran baru.
Wagub menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, dapur layanan, serta bahan pangan yang sesuai standar gizi.
Ia juga menyebutkan perlunya penyesuaian menu MBG dengan kebiasaan konsumsi lokal agar lebih mudah diterima anak-anak.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN Kolonel CBA Muhammad Risal, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa Rafdinal, unsur Forkopimda Gorontalo, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.***
