PIKIRAN RAKYAT -
Pekerja pariwisata di Jawa Barat mengancam akan mengadakan demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025, memprotes larangan study tour ke luar daerah oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, demo besar berlangsung di Gedung Sate Bandung hingga puluhan bus memenuhi flyover Pasupati. Demo jilid kedua nanti disebut akan lebih besar dan digelar di Istana Presiden.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah provinsi yang membatasi kegiatan wisata pelajar bukanlah bentuk pembatasan sektor pariwisata. Namun, kata dia, langkah tersebut merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang tidak perlu.
KDM: Untuk Melindungi Rakyat
"Demo itu sah dan dijamin oleh konstitusi. Silakan saja. Namun, perlu dipahami bahwa keputusan gubernur dibuat untuk melindungi rakyat, terutama orang tua yang kerap dipaksa mengikuti program wisata pelajar dengan biaya tinggi," ujar KDM seusai menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) tahun 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis 7 Agustus 2025
KDM juga menekankan, kegiatan pariwisata tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dalam praktiknya, banyak pelajar yang mengikuti program wisata sekolah dengan dalih studi tour, namun faktanya lebih bersifat rekreatif.
"Ini bentuk kamuflase. Study tour yang tidak sesuai prinsip ilmiah hanya menjadi dalih untuk menggiring siswa berwisata, sementara orang tua terbebani secara finansial. Ini harus dihentikan," katanya.
Bahkan menurut KDM pariwisata yang sehat adalah pariwisata yang tumbuh atas dasar kesadaran, kemampuan, dan kemauan masyarakat sendiri. Jadi bukan karena kewajiban institusi pendidikan.
Wisata Masih Ramai
Menanggapi anggapan bahwa pembatasan wisata pelajar akan menurunkan jumlah kunjungan wisata, KDM justru menilai sebaliknya. Menurut dia sektor pariwisata masih menunjukkan geliat positif di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta.
"Beberapa waktu lalu saat saya berkunjung ke Yogyakarta, tempat wisata tetap penuh. Masyarakat menyambut dengan baik, tidak ada penolakan seperti yang digambarkan di media sosial," katanya.
PHK Bisa Dicegah
Terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata, KDM juga memberikan tanggapannya. Menurut KDM salah satu solusinya adalah melalui diversifikasi fungsi dari sarana transportasi yang biasa digunakan untuk wisata.
"Bus-bus yang biasa mengangkut wisata pelajar bisa dialihkan menjadi angkutan sekolah atau antarkota. Bahkan bisa bekerja sama dengan pemda untuk penyediaan bus sekolah. Artinya, aset tetap bisa digunakan, tenaga kerja tetap terserap," katanya.
KDM juga mengusulkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan wisata pelajar. Menurut dia, banyak keluarga yang kini terbebas dari beban utang karena tidak perlu membayar biaya wisata sekolah.
"Saya akan melakukan riset. Minggu ini atau minggu depan akan dihitung berapa ratus ribu orang tua di Jawa Barat yang kini terbebas dari jeratan utang karena tidak harus membayar studi tur. Itu bagian dari menyelamatkan ekonomi rakyat," katanya.***
