Penulis, Dosen FH Unpas & Sekretaris APHTN-HAN Jawa Barat
Gelombang protes yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 bukanlah ledakan spontan. Ia adalah akumulasi dari frustrasi publik terhadap elite politik yang dianggap hidup di menara gading, terputus dari realitas sehari-hari rakyat.
Kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan menjadi pemantik api. Angka itu bukan hanya jomplang dengan upah minimum Jakarta yang sekitar Rp5,4 juta, melainkan juga mencerminkan ketidakpekaan di tengah rakyat yang masih berjuang melawan tekanan ekonomi pasca-pandemi.
Demonstrasi besar meletus di Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Bentrokan tak terhindarkan. Laporan resmi menyebut tujuh hingga delapan orang tewas, termasuk seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan taktis polisi. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Tangerang Selatan bahkan dijarah.
Dalam sejarah politik Indonesia, jarang protes rakyat menyasar langsung figur teknokrat. Sri Mulyani, yang selama ini dihormati sebagai wajah disiplin fiskal, menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap negara.
Politik
Reshuffle yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 adalah jawaban singkat atas krisis legitimasi. Lima pos penting diganti: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Budi Gunawan), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Perlindungan Pekerja Migran (Abdul Kadir Karding), Menteri Koperasi (Budi Arie Setiadi), dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Dito Ariotedjo).
Tak hanya itu, lahir kementerian baru: Kementerian Haji dan Umrah. Sebuah kementerian yang secara politis punya daya tarik besar bagi mayoritas Muslim, tetapi menimbulkan pertanyaan soal urgensi dan beban fiskal tambahan.
Dalam tradisi politik kita, reshuffle jarang bebas dari kalkulasi kekuasaan. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, lebih sering mencerminkan keseimbangan koalisi dan loyalitas ketimbang kebutuhan objektif memperbaiki tata kelola negara.
Reshuffle kali ini pun sarat aroma politik. Ia menjadi jalan meredam tekanan elite, menjaga soliditas koalisi, sekaligus menyalurkan aspirasi kelompok kepentingan. Pertanyaan mendasarnya: apakah reshuffle ini benar-benar untuk rakyat, atau sekadar untuk partai?
Ekonomi
Sorotan terbesar publik jatuh pada pencopotan Sri Mulyani. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia menjaga kredibilitas fiskal dan dipercaya investor internasional. Namun, kritik juga mengemuka: reformasi pajak dinilai berat sebelah, lebih membebani rakyat kecil dibanding mengatasi kebocoran besar.
Pasar bereaksi cepat. IHSG turun 1,3 persen, sementara rupiah justru menguat 0,7 persen intraday, penguatan tertajam dalam dua bulan terakhir. Analisis pasar menyebut penguatan rupiah lebih karena intervensi Bank Indonesia ketimbang optimisme atas reshuffle.
Pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, dikenal sebagai ekonom yang cukup dekat dengan lingkaran politik. Lulusan Purdue University ini pernah menjabat Kepala LPS dan Danareksa Securities. Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal mustahil.
Optimisme memang penting, tetapi publik menimbangnya dengan cermat. Target 8 persen dinilai lebih retorik daripada realistis, mengingat kondisi global yang tidak bersahabat: perlambatan Tiongkok, ketidakpastian suku bunga Amerika, dan harga komoditas yang fluktuatif.
Masalah mendasar ekonomi kita bukan hanya soal pertumbuhan angka, melainkan soal pemerataan, kepastian hukum, dan keberanian menutup pintu rente. Reshuffle belum menjawab itu semua.
Krisis
Reshuffle lahir dari krisis berlapis: krisis sosial akibat protes tunjangan DPR, krisis politik karena menurunnya legitimasi pemerintah, dan krisis ekonomi akibat kebijakan pajak yang dipandang menekan.
Namun, reshuffle hanyalah respons jangka pendek. Ia belum menyentuh akar masalah: lemahnya komunikasi publik pemerintah, buruknya manajemen kebijakan, dan rendahnya kepekaan elite terhadap penderitaan rakyat.
Sejarah politik Indonesia mencatat, reshuffle sering kali tidak lebih dari strategi kosmetik. Dari era Soeharto hingga pascareformasi, pergantian menteri jarang menyentuh akar persoalan struktural. Ia hanya memindahkan kursi, tanpa merombak sistem.
Krisis kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan pergantian wajah. Rakyat menuntut transparansi, keadilan, dan kepastian hukum—bukan sekadar nama baru dalam kabinet.
Rakyat
Fakta yang jarang disebut adalah bagaimana rakyat menafsirkan reshuffle. Di jalanan, mereka tidak peduli siapa menteri baru, siapa yang keluar. Bagi rakyat kecil, yang penting adalah harga beras, biaya pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pangan masih menjadi tekanan utama, dengan harga beras yang terus menanjak sepanjang 2025. Angka-angka resmi ini menegaskan bahwa persoalan ekonomi rakyat jauh lebih mendesak dibanding drama politik di Istana.
Dalam situasi demikian, reshuffle terlihat jauh dari kehidupan nyata rakyat. Publik khawatir, pergantian menteri hanya menjadi panggung politik, sementara kebutuhan sehari-hari tetap tak terjawab.
Harapan
Meski demikian, reshuffle tetap menyalakan secercah harapan. Publik berharap menteri baru bisa membawa energi segar, visi yang lebih jelas, dan keberanian mengambil langkah berbeda.
Namun, harapan tak boleh menjadi candu. Reshuffle tanpa arah kebijakan yang konsisten hanyalah janji kosong. Ia menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa reshuffle kali ini berbeda. Bahwa ia bukan sekadar menukar kursi, melainkan membangun arah pemerintahan yang lebih sensitif terhadap suara rakyat.
Tanpa itu, reshuffle hanya akan tercatat sebagai episode politik singkat: meredam amarah rakyat sesaat, tetapi melahirkan masalah baru di kemudian hari.
Reshuffle kabinet adalah instrumen penting dalam demokrasi presidensial. Namun, ketika ia digunakan hanya untuk meredakan tekanan, hasilnya akan singkat.
Rakyat mungkin diam sementara, tetapi luka ketidakadilan tetap menganga. Kepercayaan publik terhadap negara tidak dibangun oleh siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan oleh keberanian negara berpihak pada rakyatnya.
Mengganti menteri bisa meredam amarah. Tetapi menunda masalah adalah perjudian yang mahal. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan nama menteri yang keluar atau masuk, melainkan seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Disclaimer: Artikel ini bukan produk jurnalistik dari Pikiran Rakyat. Kolom opini adalah wadah bagi akademisi/pakar/praktisi di bidang terkait dalam menyampaikan sudut pandang atau gagasannya.
