DUTA Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali buka suara perihal laporan bencana kelaparan di negaranya. Ia mengatakan, kondisi kelaparan di Sudan bukanlah akibat bencana alam, melainkan hasil dari situasi yang diciptakan pihak tertentu untuk melemahkan pemerintah Sudan.
“Mereka mencoba menggunakan alasan kelaparan. Jika ada kekeringan, maka akan ada bencana kelaparan. Tapi ini situasi yang dibuat-buat. Sudan adalah salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Karena perang, memang sulit, tapi kelaparan itu tidak alami,” kata Yassir saat ditemui Tempo di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.
Ia menyebut kota El Fasher di Darfur Utara telah dikepung selama 500 hari hingga warga mengalami kelaparan. “Orang-orang benar-benar kelaparan, seperti di Gaza. Ini bagian dari kebijakan untuk membuat warga melarikan diri atau menyerah. Kelaparan itu dipaksakan, itu buatan manusia,” ujarnya.
Tanggapan terhadap Laporan PBB
Menurut laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC), dilansir UN News pada Senin, 3 November 2025, lebih dari 21 juta orang di Sudan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut, menjadikannya krisis terbesar di dunia.
Analisis IPC menemukan kondisi kelaparan parah terjadi di El Fasher, Darfur Utara, serta Kadugli, Kordofan Selatan, di mana keluarga-keluarga terjebak dan bertahan hidup dengan memakan dedaunan, pakan ternak, dan rumput.
Sekitar 375 ribu orang di seluruh negeri disebut berada pada tingkat kelaparan “katastrofik”, atau berada di ambang kematian.
Laporan IPC yang dikonfirmasi oleh Famine Review Committee itu menggunakan sistem klasifikasi lima tingkat, dengan tingkat kelima yaitu famine , menunjukkan kelaparan ekstrem ditandai kelaparan massal, malnutrisi akut, dan meningkatnya kematian.
Yassir menilai laporan kelaparan digunakan untuk membenarkan upaya intervensi terhadap pemerintah Sudan. “Sekarang mereka ingin masuk dengan dalih bantuan kemanusiaan. Tapi kenyataannya, bantuan itu bukan hanya kemanusiaan, melainkan juga bantuan logistik,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah Sudan tidak menolak bantuan, tetapi keberatan dengan rute yang dikendalikan kelompok Rapid Support Forces (RSF) di perbatasan Chad.
“Pemerintah berkata, silakan bantu kami membawa makanan dari wilayah kami ke daerah yang dikepung. Tapi mereka menolak, mereka ingin membawa dari wilayah yang dikuasai RSF. Ketika kami tidak setuju, mereka menuduh pemerintah Sudan tidak kooperatif,” ujar Yassir.
Standar Ganda Internasional
Yassir juga menuding lembaga internasional bersikap tidak konsisten dalam menyikapi konflik global. “Tidak ada yang disebut komunitas internasional. Semua standar ganda. Rusia disebut negara teroris karena menyerang Ukraina, sementara Israel melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak ada yang membicarakannya,” kata dia.
Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada kelaparan alami di negaranya.
“Tidak ada kelaparan di Sudan. Yang ada adalah kelaparan buatan, penderitaan, dan kesulitan yang diciptakan untuk dijadikan alasan intervensi, mendukung RSF, dan melemahkan posisi pemerintah,” ujar Yassir menambahkan.
