.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap pengangkatan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dengan alasan jasa-jasanya yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.
Menurut dia, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.
Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.
Selain Soeharto, sejumlah tokoh lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
Jasa Pak Harto
Soeharto memimpin Indonesia sebagai Presiden kedua selama lebih dari tiga dekade, sebuah periode yang sering disebut Orde Baru. Salah satu jasa utamanya adalah mengakhiri gejolak politik dan konflik ideologis yang terjadi pada akhir era Presiden Soekarno.
Dengan menciptakan stabilitas keamanan dan politik yang ketat, pemerintahannya berhasil membangun fondasi bagi pembangunan nasional. Stabilitas ini dianggap sebagai prasyarat untuk menarik investasi asing dan memfokuskan perhatian pada pembangunan ekonomi, setelah sebelumnya Indonesia mengalami hiperinflasi dan ketidakstabilan yang parah.
Pemerintahan Soeharto menempatkan pembangunan ekonomi sebagai agenda utama. Melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), perekonomian Indonesia tumbuh secara signifikan.
Puncak prestasinya adalah ketika Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, sebuah pencapaian yang diakui secara internasional oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Keberhasilan ini didorong oleh program intensifikasi pertanian (BIMAS dan INMAS) serta penggunaan teknologi baru yang revolusioner pada masanya, seperti varietas padi unggul.
Program transmigrasi merupakan salah satu program besar Soeharto untuk mendistribusikan penduduk dan pembangunan. Program ini memindahkan penduduk dari pulau-pulau padat seperti Jawa dan Bali ke daerah yang kurang padat penduduknya, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Jawa, sekaligus membuka dan mengembangkan daerah baru agar lebih produktif, meskipun program ini juga menuai kritik terkait dampak sosial dan ekologinya.
Era Soeharto ditandai dengan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang masih dapat dilihat hingga today. Jaringan jalan tol, jembatan (seperti Jembatan Ampera), pelabuhan, bandara, serta proyek-proyek listrik (seperti PLTA) dibangun di seluruh Nusantara. Pembangunan ini sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta mempersatukan wilayah Indonesia dari segi fisik.
Soeharto juga berjasa dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia melalui program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan secara nasional di bawah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Program "Dua Anak Cukup" berhasil menekan angka kelahiran dan menaikkan rata-rata usia menikah. Keberhasilan ini diakui dunia dan berkontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan keluarga serta pengentasan kemiskinan, karena beban tanggungan keluarga menurun.
Untuk membangun sumber daya manusia (SDM), pemerintah Orde Baru meluncurkan program SD Inpres (Instruksi Presiden). Program ini membangun puluhan ribu sekolah dasar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.
Kebijakan ini berhasil meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan dasar secara dramatis dan mengurangi buta huruf, meletakkan dasar literasi bagi generasi penerus bangsa.
Di sektor kesehatan, pemerintah Soeharto memprioritaskan kesehatan masyarakat dasar. Program seperti Puskesmas dan Posyandu dibangun hingga ke tingkat desa, memberikan akses kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Imunisasi massal dan program pemberantasan penyakit menular dilakukan, yang berhasil menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup rakyat Indonesia.
Di panggung dunia, Soeharto berperan dalam memulihkan citra Indonesia. Ia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan memutuskan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk sementara waktu.
Indonesia kembali aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi salah satu pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kebijakan luar negerinya yang lebih bersifat "low-profile" dan pro-Barat membantu menarik bantuan dan investasi asing untuk pembangunan domestik.
Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Kebijakan ini, ditambah dengan stabilitas politik, berhasil menarik modal yang sangat dibutuhkan untuk membangun industri, mulai dari industri manufaktur ringan hingga industri pengolahan migas dan kayu. Industrialisasi ini menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional.
