, JAKARTA — Pemerintah akhirnya ikut campur tangan penanganan beban utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, dulu pemerintah sempat gembar-gembor, bahwa pembangunan proyek tersebut tidak menggunakan seperserpun duit rakyat alias APBN.
Namun lambat laun, janji itu tinggal janji. Pemerintah mengirim sinyal untuk menggunakan APBN ikut menanggung beban utang kereta cepat.
Kepastian mengenai penggunaan APBN itu disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Rosan menyampaikan bahwa APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).
Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.
Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).
"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.
Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.
Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.
"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.
Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).
Skema Ambil Alih Utang
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah mengambil alih sebagian utang proyek tersebut, Airlangga menegaskan bahwa prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif.
“Kami akan detilkan. Ini kan korporasi jadi kan itu banyak structure yang bisa dilakukan,” ujar Airlangga.
Prabowo Tanggung Jawab
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.
“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.
AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.
Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.
“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.
“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).
