.PRMN - Wacana pembentukan Provinsi Flores Raya kembali mengemuka dan semakin kuat. Sebuah gerakan perubahan besar sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan sekitar 1,17 juta jiwa dari sejumlah kabupaten yang merasa memiliki kesamaan identitas kultural dan geografis. Gerakan ini bukan semata-mata ambisi politik, tapi muncul dari kerinduan akan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial yang lebih merata di kawasan Flores.
Flores Raya digagas sebagai pemekaran dari NTT, mencakup kabupaten-kabupaten seperti Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Manggarai. Wacana ini telah lama bergulir, namun kali ini dukungan masyarakat dan tokoh adat tampaknya lebih solid. Dalam berbagai diskusi publik dan pernyataan DPRD setempat, terungkap bahwa keinginan memisahkan diri dari NTT bukan karena konflik, melainkan karena harapan akan kemajuan yang lebih terfokus dan terencana.
Apakah ini akan menjadi momen sejarah baru bagi masyarakat Flores? Ataukah hanya menjadi satu dari sekian banyak wacana pemekaran yang terhenti di tengah jalan? Semua tergantung pada komitmen politik, kesiapan administrasi, dan tentunya, restu dari pemerintah pusat.
Apa yang Mendorong Lahirnya Gagasan Provinsi Flores Raya?
Dorongan utama di balik gagasan pembentukan Provinsi Flores Raya adalah kebutuhan akan keadilan dalam distribusi pembangunan. Masyarakat Flores merasa bahwa selama ini pembangunan terlalu terpusat di wilayah tertentu, dan pulau Flores hanya menjadi “pengikut” dari dinamika pembangunan NTT secara keseluruhan. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi wisata ini sering kali tertinggal dalam realisasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Isu ini juga mencuat akibat perbedaan karakter geografis yang membuat pengelolaan wilayah secara terpusat menjadi tidak efektif. Beberapa daerah yang ingin bergabung dalam Provinsi Flores Raya terletak jauh dari Kupang, ibu kota provinsi, dan membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk urusan administrasi. Keterbatasan tersebut menjadi argumen kuat bahwa pengelolaan wilayah yang lebih dekat secara geografis akan berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih baik.
Tantangan Berat: Moratorium, Biaya, dan Kesiapan SDM
Namun tentu saja, pembentukan provinsi baru bukanlah perkara mudah. Pemerintah pusat saat ini masih menerapkan moratorium pemekaran wilayah, kecuali untuk daerah yang memiliki urgensi strategis nasional. Artinya, meskipun ada aspirasi kuat dari masyarakat, proses realisasinya tidak bisa instan.
Tantangan lainnya termasuk kesiapan infrastruktur pemerintahan, sumber daya manusia, dan anggaran daerah. Belum lagi soal alokasi dana APBN dan potensi tumpang tindih kebijakan antarprovinsi. Jika tak direncanakan matang, niat baik ini bisa jadi beban baru. Maka dari itu, kajian komprehensif dan strategi bertahap menjadi sangat penting agar aspirasi pembentukan Provinsi Flores Raya benar-benar berdampak positif.
Apa Saja Daerah yang Bakal Masuk Provinsi Flores Raya?
Jika mengacu pada usulan yang selama ini mengemuka, setidaknya enam kabupaten berpeluang menjadi bagian dari Provinsi Flores Raya:
- Kabupaten Ende
- Kabupaten Ngada
- Kabupaten Nagekeo
- Kabupaten Sikka
- Kabupaten Manggarai
- Kabupaten Manggarai Timur
Gabungan populasi dari daerah-daerah ini diperkirakan mencapai lebih dari 1,17 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Flores Raya memiliki potensi ekonomi dan sosial yang kuat untuk berdiri sebagai provinsi mandiri. Dari sektor pariwisata, pertanian, hingga budaya lokal yang unik, provinsi baru ini punya modal besar untuk tumbuh.
Harapan Baru atau Sekadar Angan?
Wacana pembentukan Provinsi Flores Raya telah lama hidup dalam benak masyarakat Flores. Kini, dengan semangat yang semakin solid dan gerakan kolektif yang nyata, peluang untuk mewujudkan provinsi baru semakin terbuka. Namun, harapan besar ini juga harus diiringi dengan kerja keras, koordinasi lintas daerah, dan perencanaan matang agar tidak kandas di tengah jalan.
Apabila Flores Raya terbentuk, maka ini bukan hanya sejarah baru bagi NTT, tetapi juga simbol kemenangan masyarakat akar rumput yang menginginkan pemerintahan yang lebih adil, dekat, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan mereka.***(Lisyah)
