, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Study for Indonesia Government Indeks (SIGI) Medrial Alamsyah merespons munculnya desakan terhadap Budi Gunadi Sadikin alias BGS untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang terus mencuat.
Hal ini menyusul pernyataan mosi tidak percaya dari 372 guru besar Fakultas Kedokteran dari 23 universitas di Indonesia, pekan lalu.
“Dengan kekacauan yang tampaknya sudah tidak mampu diatasi Menkes karena reputasi yang sudah anjlok, seharusnya BGS secara kesatria mundur saja,” kata Medrial dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6).
Medrial mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah seharusnya mengambil alih masalah ini.Menurut dia, dunia kesehatan dan kedokteran sudah lama berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Keduanya hanya fokus pada mengobati, bukan mencegah penyakit.
Dia juga mengkritik dunia kesehatan dan kedokteran hari ini bukan untuk menyehatkan, tetapi menjadikan masalah kesehatan sebagai industri yang hanya menguntungkan pemilik modal dan elite terkait saja.
“Pemerintah harus mengubah fokus dari mengobati menjadi mencegah sakit. Diikuti oleh program-program konkret untuk menciptakan pola hidup sehat," imbuh Medrial juga anggota International Public Management Network.Selain, lanjut Medrial, dunia kedokteran juga harus dibenahi dengan memberi mereka insentif yang fair sehingga dapat menghentikan praktik-praktik pelanggaran etika kedokteran, praktik-praktik conflict of interest dan lain sebagainya.
Medrial termasuk salah satu orang yang tak setuju dengan pengkotakan bahwa seorang menteri kesehatan harus berasal dari dunia kedokteran saja.
Menurut Medrial, manajemen itu bersifat universal.“Jadi bisa dari mana saja yang penting punya leadership, kemampuan managerial yang mumpuni, punya visi kemasyarakatan yang baik, dan tentu berintegritas,” kata pria kelahiran Tawali, Sawahlunto, Sumatera Barat ini.
Harus Ada Partisipasi Publik
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan perlu ada dialog terbuka antara Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Guru Besar Kedokteran.
Dia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, dalam hal ini para guru besar Fakultas Kedokteran, untuk dilibatkan dalam mengambil kebijakan.
"Karena kebijakan kesehatan ini kelihatan elitis dan cenderung dipaksakan, sehingga para dokter yang telah lama berkecimpung di bidang kesehatan diabaikan," kata Trubus dihubungi secara terpisah.
Namun, di sisi lain kebijakan pemerintah juga tidak selamanya salah.
Trubus menyebut aturan pemerataan dokter dan dokter spesialis ke daerah 3T memang dibutuhkan.
Selama ini dokter mengundurkan diri dari jabatan jika ditugaskan ke daerah 3T.
Padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pemerataan kesehatan.
"Para guru besar juga bisa menyumbang pemikiran untuk mencari solusi hal ini," katanya.
Sebelumnya, para guru besar Fakultas Kedokteran dari seluruh Indonesia menyatakan tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
"Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti," ujar puluhan guru besar yang membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (12/6) lalu. (mar1/jpnn)
