Mengenal sosok Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menangis mengadu ke Dedi Mulyadi soal tunjangan pegawai tak bisa dibayar.
Bahkan tunjangan tersebut tak bisa dibayar berbulan-bulan.
Kabar Citra Pitriyami yang menangis mencuat setelah Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fiskal sejumlah daerah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Pangandaran.
Lantas siapakah sosok Bupati Pangandaran ini ?
Bupati Pangandaran bernama Citra Pitriyami.
Ia menjadi bupati wanita satu-satunya di Jawa Barat.
Citra Pitriyami lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 12 Juli 1983.
Saat ini, ia telah berusia 42 tahun.
Ia merupakan saudara dari penyanyi Cakra Khan.
Dukungan dari sang adik tampak saat kampanye Pilkada.
Di mana Cakra Khan beberapa kali hadir dan bernyanyi di acara kampanye Citra Pitriyami.
Citra merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pendidikan
Citra Pitriyami diketahui pernah mengenyam pendidikan di SDN Karangbenda dan lulus tahun 1995.
Kemudian, ia melanjutkan sekolah di SMPN 1 Parigi dan SMAN 1 Parigi, masing-masing lulus tahun 1998 dan 2001.
Lulus SMA, Citra meneruskan studi S1 di Universitas Jenderal Soedirman, dan berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum tahun 2006.
Karier
Citra Pitriyami mengawali karier setelah lulus kuliah.
Ia sempat bekerja sebagai wiraswasta dan menjabat sebagai manajer pada 2010 hingga 2015.
Kemudian, Citra mulai tertarik dan terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.
Pada saat Pilkada 2019, ia mencalonkan dari PDI Perjuangan di Dapil I Pangandaran sebagai anggota legislatif dan dilantik menjadi anggota DPRD Pangandaran periode 2019 hingga 2024.
Wanita kelahiran Ciamis itu, kembali maju sebagai anggota DPRD Pangandaran periode 2024 hingga 2029.
Meskipun terpilih kembali, ia memutuskan untuk mundur karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon Bupati.
Ia berhasil terpilih menjadi orang nomor satu di Pangandaran dengan menjabat sebagai Bupati Pangandaran periode 2025 hingga 2030.
Ngadu ke Dedi Mulyadi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengungkapkan keprihatinannya terhadap Bupati Pangadaran yang menangis kesulitan fiskal untuk memenuhi kebutuhan.
Lewat akun media sosial Instagram @Dedimulyadi71, dia menyebut sosok kepala daerah itu adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat daerah-daerah seperti Pangandaran kesulitan membayar tunjangan pegawai, bahkan hingga berbulan-bulan.
Hal itu disampaikan Dedi saat menjelaskan alasannya tetap melarang pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memperbolehkannya.
Dedi menyebut, di Jawa Barat terhampar kota dan kabupaten dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda.
Dedi menaruh perhatian besar kepada daerah yang memiliki fiskal sangat rendah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kecil karena duitnya mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai.
"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
Kata Dedi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bisa membayar tunjangan pegawai karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ibu Bupati sudah ke Jakarta, sudah kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini.
Atas dasar itulah, Dedi tidak menyarankan kota dan kabupaten di bawah otoritanya tidak menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran.
Dedi tak ingin, timbul kesenjangan sosial antara kota/kabupaten yang tinggi PAD dengan yang rendah.
"Saya contoh kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari gali pasir maka alamnya rusak dan jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak dan jalannya rusak, pendapatannya ya segitu-gitu juga ditambah nggak pernah jujur tuh hitung pendapatannya," jelas dia.
Menurut Dedi, larangan rapat di hotel adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran dan bentuk kepedulian terhadap ketimpangan fiskal antara kota besar dan daerah tertinggal di Jawa Barat.
Ia menilai bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar soal angka, tetapi berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi.
"Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan banyak rakyatnya nggak punya toilet," tambahnya.
Dedi juga menyoroti praktik pemborosan yang sering terjadi dalam kegiatan rapat di hotel. Ia mengaku sudah cukup berpengalaman untuk memahami celah penyimpangan yang kerap terjadi.
"Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan sepuluh, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi," ungkapnya.
(*/ )
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook , Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
