, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Padahal, pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,2 persen.
Sri Mulyani menjabarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 Juli 2025.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” ujarnya.
Pemerintah juga memperkirakan inflasi yang dihadapi Indonesia akan berada di level 2,2-2,6 persen pada semester II 2025. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp 16.300 hingga Rp 16.800 per dolar Amerika Serikat.
Sri Mulyani mengatakan kondisi ekonomi di kuartal II akan dipengaruhi oleh pengumuman tarif Presiden Trump dan perang yang terjadi di Timur Tengah.
“Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan beberapa program prioritas pemerintah yang dijalankan pada semester II yang diharapkan dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian. Program prioritas yang dimaksud Menkeu tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Prediksi Defisit APBN 2025
Sri Mulyani juga memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani mengatakan proyeksi tersebut melebar dari target pemerintah untuk memastikan agar defisit APBN tetap sebesar Rp 616 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Walaupun demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar defisit tetap di bawah 3 persen dari PDB.
Dalam rangka membiayai defisit APBN, Sri Mulyani meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rapat (DPR) untuk menggunakan sisa anggaran lebih sebanyak Rp 85,6 triliun.
“Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” kata Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 Juli 2025. Saat ini, sisa saldo akhir tahun pada APBN 2024 adalah sebesar Rp 457,5 triliun.
Sri Mulyani berdalih defisit tersebut salah satunya disebabkan berkurangnya penerimaan negara.
“Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, karena beberapa measures seperti Pajak Pertambahan Nilai yang tidak jadi di-collect dan juga dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dibayarkan karena sekarang dipegang Danantara,” katanya.
Sementara itu, belanja negara sampai akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 3.527 triliunyang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663 triliun dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun. Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat meningkat untuk mendukung program-program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan pangan.
Sri Mulyani mengakui pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang. Akan tetapi, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu akan tetap berusaha menstabilkan APBN agar tetap sehat.
“Kondisi yang tidak bisa kami kontrol, yaitu situasi global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian. Tentu ini memiliki potensi gejolak ke dalam perekonomian,” katanya.
Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
