Betul, MPP akan dibangun dengan DOKA 2025. Kalau besar dana dan lokasi saya tidak mengetahuinya. Informasi yang saya dengar di PCC akan dibangun. NASRUL SYAM , Anggota DPRK Pidie
, SIGLI - Pemkab Pidie akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan dana sekitar Rp 10,8 miliar. Fasilitas itu direncanakan dibangun di dalam kompleks Gedung Pidie Convention Center (PCC), Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie.
Untuk diketahui, Mall Pelayanan Publik sudah diluncurkan pada November 2024 lalu. Kini, sudah beroperasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau DPMPTSP Pidie.
Data dari Dinas Perkim Pidie, pembangunan Mall Pelayanan Publik butuh dana Rp 10,8 miliar. Untuk tahun 2025, sudah dialokasikan Rp 7,5 miliar bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
" Betul, Mall Pelayanan Publik akan dibangun dengan DOKA 2025. Kalau besar dana dan lokasi saya tidak mengetahuinya. Informasi yang saya dengar di PCC akan dibangun," kata anggota DPRK Pidie, Nasrul Syam SH MH kepada Serambi, Rabu (2/7/2025).
Kata politikus PAN Pidie, pembangunan gedung baru untuk operasional MPP belum cocok, mengingat Kantor DPMPTSP Pidie yang selama ini sudah beroperasi MPP tidak memilik terkendala.
Menurutnya, pelayanan terhadap MPP diberikan di Kantor DPMPTSP Pidie sudah sangat bagus, sehingga tidak perlu membangun gedung baru untuk MPP.
Selain itu, saat ini jumlah warga dilayani di Kantor DPMPTSP Pidie tidak membludak dan tidak muncul kendala.
"Bappeda Pidie tidak secepat itu dengan menggunakan fasilitas memberikan pelayanan, dengan mutlak membangun gedung baru. Karena di gedung lama tidak terkendala melayani masyarakat," jelasnya.
Untuk itu, kata Nasrul Syam, dana untuk pembangunan MPP bisa dialihkan untuk sarana publik lainnya seperti penanganan jalan rusak atau lainnya, yang dinilai mendesak.
Pengalihan dana itu, tentunya harus dibahas kembali, lantaran adanya respon publik. Kemudian, nantinya harus adanya persetujuan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD, yakni Banggar DPRK Pidie.
Ia menambahkan, Mall Pelayanan Publik yang direncanakan dibangun di kompleks Gedung PCC harus adanya kepemilikan lahan dan dokumen lainnya. Jangan tumpang tindih dan melanggar tata ruang.
" Apalagi di PCC banyak sekali gedung dibangun, terutama gedung olahraga. Kita khawatir dengan berdesakan bangunan gedung, nantinya akan menjadi kumuh. Konon lagi gedung kurang perawatan," pungkasnya.
Kurang Lahan Parkir
Kepala Bappeda Pidie, Isnaini kepada Serambi, Kamis (3/7/2025), mengatakan, pembangunan itu mengingat Pidie belum memiiki Mall Pelayanan Publik.
Selain itu, pembangunan MPP itu berdasarkan usulan dari DPMPTSP Pidie pada masa Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto. Sebab, dinas DPTMTSP Pidie tidak layak, salah satunya tidak ada lahan parkir. Karena banyak syarat harus dipenuhi untuk membangun MPP.( naz )
Tambah Pelayanan Imigrasi
Kepala DPMPTSP Pidie, Efendi kepada Serambi, Kamis (3/7/2025), menyebutkan, kebutuhan MPP itu sudah mendesak, mengingat untuk keperluan pelayanan imigrasi.
" Saat ini, operasional imigrasi belum dilakukan di DPMPTSP karena banyak instrumen belum cukup. Sarana belum dilakukan pengadaan akibat terjadi efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat," jelasnya.
Menuritnya, jika operasional imigrasi telah berjalan, maka Kantor DPMPTSP tidak cukup lagi terutama lahan parkir.
Selain itu, kata Efendi, pembangunan MPP itu untuk melihat perkembangan kedepan. Sehingga MPP yang memberikan pelayanan satu atap imigrasi, KTP, PUPR, Perkim, bank dan pajak.
" Artinya, yang menyangkut pelayanan nantinya akan ditempatkan petugas di MPP. Seperti petugas imigrasi, petugas Disdukcapil, PUPR, Perkim, bank dan pajak. Jadi MPP itu pelayanan harus lengkap," ujarnya.( naz )
