KABAR BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung masih menantikan keputusan resmi dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terkait kelanjutan operasional Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Hingga pertengahan Oktober 2025, tempat wisata edukatif tersebut belum dibuka kembali sejak ditutup pada 6 Agustus 2025.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah lanjutan sebelum adanya keputusan dari Kementerian Kehutanan selaku pemegang izin konservasi satwa. Menurutnya, komunikasi antar pihak masih terus berjalan, namun hasil akhirnya tetap menunggu keputusan pusat.
“Masih menunggu keputusan Pak Menteri, saling menunggu,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Rabu, 16 Oktober 2025.
Farhan menuturkan, Pemerintah Kota Bandung memberikan ruang bagi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) untuk mengajukan kembali mediasi terkait pengelolaan Bandung Zoo. Mediasi ini termasuk membahas kelanjutan pemeliharaan satwa dan keberlanjutan lembaga konservasi tersebut.
Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai apakah Bandung Zoo akan kembali beroperasi atau tidak, berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung hanya berperan dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tergantung Pak Menteri, karena izin konservasi 100 persen ada di Kementerian Kehutanan dan diberikan kepada pihak yang mampu,” ujar Farhan menegaskan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Margasatwa Tamansari, John Sumampauw, menyatakan bahwa pihaknya siap apabila kembali dipercaya untuk mengelola Bandung Zoo secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan serta fokus pada fungsi edukasi dan konservasi.
“Kami berupaya menjalankan operasional Bandung Zoo dengan transparan dan sesuai koridor hukum, dengan tujuan memaksimalkan fungsi kebun binatang sebagai ruang edukasi, konservasi, dan rekreasi yang dapat dibanggakan masyarakat,” kata John.
John juga menambahkan bahwa YMT berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Kehutanan dalam memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Ia menilai sinergi antar lembaga menjadi kunci agar operasional Bandung Zoo bisa kembali normal.
Lebih jauh, John berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk membuka kembali Bandung Zoo. Menurutnya, keterlambatan pembukaan dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa dan nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun binatang tersebut.
“Kalau sampai ada satwa yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Apalagi ada beberapa satwa yang berupa pinjaman atau titipan,” ujarnya menegaskan.
Sebagai lembaga konservasi yang sudah berdiri selama puluhan tahun, Bandung Zoo memiliki peran penting dalam pelestarian satwa serta menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Penutupan berkepanjangan dapat menimbulkan kerugian baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun konservasi.
Pemkot Bandung berjanji akan mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah pusat selama tetap memperhatikan kelangsungan hidup satwa dan aspek kesejahteraan pekerja. Farhan juga menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses perizinan lembaga konservasi di wilayahnya.***
