Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,7 persen meski ditinggal tidur
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia pada Kuartal IV-2025.
Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional dapat menembus angka 5,6–5,7 persen, asalkan seluruh program perumahan nasional berjalan lancar dan sesuai rencana.
“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan Kompas.com dalam rapat koordinasi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Selasa (14/10/2025).
Menurut Purbaya, kunci utama dari optimisme tersebut bukan terletak pada sektor komoditas atau investasi asing, melainkan justru pada industri perumahan rakyat—sektor yang selama ini kerap dianggap bersifat sosial, namun ternyata memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor perumahan tahun depan akan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
Salah satu langkah konkret pemerintah adalah menjaga bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap stabil di angka 5 persen, sehingga harga rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap terjangkau.
Selain itu, kuota rumah subsidi ditargetkan mencapai 350.000 unit pada tahun depan. Program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,65 juta orang, mulai dari sektor hulu seperti pabrik material dan transportasi, hingga sektor hilir seperti tukang dan toko bangunan.
Tak hanya membangun rumah baru, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) secara signifikan, dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun depan.
Secara keseluruhan, intervensi APBN tahun 2026 akan mencakup pembangunan dan renovasi 790.000 rumah, yang semakin mendekatkan pemerintah pada target nasional 3 juta rumah.
“Kontribusi perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) amat signifikan. Karena dari situ kan bukan rumah saja.
Ada konsumsi. Rumah itu dianggap investasi. Jadi di segala sisi naik semua,” jelas Purbaya.
Optimisme tersebut juga diperkuat oleh kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mempercepat birokrasi. Dua hambatan besar yang selama ini menghambat realisasi program—yakni pemutihan SLIK OJK dan pemanfaatan aset Kementerian Keuangan di bawah DJKN—segera diatasi.
Terkait SLIK OJK, Maruarar Sirait melaporkan adanya 111.000 calon debitur yang tertahan karena masalah tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.
Menanggapi hal itu, Purbaya langsung menjadwalkan pertemuan dengan OJK minggu depan untuk mencari solusi dan memutihkan data tersebut. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan permintaan KPR secara signifikan.
Selain itu, Purbaya menyatakan kesiapannya memanfaatkan aset negara yang selama ini tidak produktif, termasuk 37 hektare tanah di bawah penguasaan DJKN, untuk dialokasikan ke proyek perumahan—dengan catatan proses balik nama dari BPN dapat segera diselesaikan.
Lebih jauh, Purbaya juga mendukung peningkatan standar kualitas hunian nasional.
Ia mendorong agar ukuran unit rumah vertikal bagi MBR dan kelas menengah tanggung ditingkatkan dari 36 meter persegi menjadi 45 meter persegi, demi menciptakan hunian yang lebih layak dan manusiawi.
Rencana ini akan dijalankan dengan skema pembiayaan hibrida (hybrid finance) yang memadukan subsidi FLPP dan KPR komersial, sehingga memungkinkan sistem subsidi silang bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang selama ini belum banyak terlayani.
Dengan kombinasi dukungan finansial besar, reformasi kebijakan pembiayaan, dan peningkatan standar perumahan, Purbaya meyakini sektor ini akan menjadi lokomotif ekonomi utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara fundamental, inklusif, dan berkelanjutan.
(/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)
