PR GARUT – Wacana pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali mengemuka, kali ini datang dari selatan Sukabumi. Masyarakat di wilayah Pajampangan mendorong pembentukan Kabupaten Jampang, sebuah aspirasi lama yang kembali mencuat karena alasan geografis dan pemerataan pembangunan.
Usulan ini dinilai penting lantaran wilayah selatan Sukabumi menghadapi kesulitan akses menuju pusat pemerintahan kabupaten induk. Kondisi geografis berbukit, jarak yang jauh, dan minimnya infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pelayanan publik.
Menurut Ketua Formatur Pemekaran Kabupaten Jampang, Dede Haryadi, perjuangan ini bukan ambisi politik, melainkan kebutuhan masyarakat agar pelayanan pemerintah lebih efisien.
> “Kita ingin pemerintah lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga Pajampangan,” ujarnya.
Latar Belakang: Sukabumi Terlalu Luas dan Sulit Dijangkau
Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah terluas di Jawa Barat dengan luas lebih dari 4.000 km², membentang dari pegunungan hingga pesisir Samudera Hindia. Akibatnya, wilayah selatan seperti Surade, Jampang Kulon, Ciemas, dan Jampang Tengah sering terisolasi.
Akses jalan yang sulit membuat sektor pelayanan publik — mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi — menjadi tidak optimal. Karena itu, pemekaran dianggap solusi logis untuk pemerataan dan percepatan pembangunan.
18 Kecamatan Siap Bergabung dalam Kabupaten Jampang
Rencana pemekaran ini mencakup 18 kecamatan di wilayah Pajampangan, yakni:
Jampang Tengah, Nyalindung, Sagaranten, Curugkembar, Ciracap, Ciemas, Surade, Cibitung, Jampang Kulon, Waluran, Tegal Buleud, Kalibunder, Cimanggu, Pabuaran, Lengkong, Cidadap, Purabaya, dan Cidolog.
Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki karakteristik sosial dan budaya yang serupa, serta sejarah panjang perjuangan masyarakat untuk berdiri sebagai daerah otonom baru.
Sejarah Panjang Aspirasi Pemekaran Pajampangan
Gagasan pembentukan Kabupaten Jampang bukan hal baru. Sejak 1999, masyarakat melalui Forum Masyarakat Pajampangan (Formusja) telah memperjuangkannya. Meski sempat terhambat oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah, aspirasi itu terus hidup.
Kini, dukungan semakin kuat berkat keterlibatan Forum Koordinasi Pemekaran Daerah (Forkoda) dan sejumlah anggota DPRD Jawa Barat seperti Asep Suherman.
> “Dulu semangat datang dari bawah, sekarang dukungan dari atas mulai mengalir. Harus kita kawal bersama,” ujar Asep.
Jampang Tengah Disiapkan Jadi Ibu Kota Kabupaten Baru
Dalam rancangan pemekaran, Jampang Tengah dipilih sebagai calon ibu kota Kabupaten Jampang. Letaknya strategis di tengah-tengah wilayah Pajampangan serta memiliki infrastruktur dasar yang relatif memadai. Kawasan ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Dampak Positif dari Pemekaran Kabupaten Jampang
1.Pelayanan publik lebih efektif
Pemerintahan baru akan memangkas jarak pelayanan dan mempercepat birokrasi.
2.Fokus pembangunan infrastruktur
Pemerintah daerah Jampang bisa mengatur anggaran pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan lokal.
3.Potensi ekonomi dan PAD meningkat
Wilayah seperti Ciemas, Surade, dan Ciracap memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata — termasuk Geopark Ciletuh.
4.Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemekaran membuka lapangan kerja baru di sektor pemerintahan dan usaha lokal, mendorong tumbuhnya UMKM.
Tantangan Besar Menuju Kabupaten Jampang
Meski penuh harapan, realisasi pemekaran Kabupaten Jampang menghadapi sejumlah kendala:
- Kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat masih berlaku.
- Biaya awal pembentukan kabupaten baru cukup besar, mencakup pembangunan kantor, rekrutmen ASN, dan infrastruktur dasar.
- Persetujuan administratif dari Kemendagri dan DPR RI membutuhkan waktu panjang, disertai kajian akademik serta batas wilayah yang jelas.
Dukungan Masyarakat Menguat
Antusiasme masyarakat di 18 kecamatan Pajampangan semakin terlihat. Aksi sosial, deklarasi, hingga pengumpulan tanda tangan dilakukan sebagai bukti dukungan moral. Tokoh adat, pemuda, dan masyarakat lokal pun sepakat mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali peluang pemekaran daerah.
Langkah Selanjutnya Menuju Kabupaten Jampang
Agar pemekaran dapat terealisasi, sejumlah langkah penting tengah disiapkan, antara lain:
- Penyusunan masterplan wilayah dan dokumen kajian kelayakan.
- Audiensi ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI untuk memperkuat dasar hukum.
- Konsolidasi dan sosialisasi di tingkat kecamatan agar seluruh elemen masyarakat terlibat aktif.
Jika semua proses berjalan konsisten, maka Kabupaten Jampang bukan hanya sekadar wacana, tetapi akan menjadi simbol kemandirian dan keadilan pembangunan bagi masyarakat Pajampangan Selatan Sukabumi.***
