BERITA KBB – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol. Sony Sonjaya menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan integrasi lintas sektor dalam mencegah terulangnya kejadian menonjol atau insiden luar biasa yang berkaitan dengan pelayanan gizi di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan evaluasi mendalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bandung Barat, yang turut dihadiri Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Evaluasi Bukan Seremonial
Sony menegaskan, kegiatan ini bukan seremonial, melainkan hasil analisis dan diskusi mendalam terkait berbagai kejadian yang kerap muncul di lapangan.
“Kita tidak sekadar mengevaluasi, tapi mengingatkan esensi tanggung jawab bersama — mulai dari ahli gizi, juru masak, hingga kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ujarnya.
Dengan perumpamaan sederhana, Sony menekankan pentingnya ketelitian dan kesadaran mutu bahan pangan.
“Ahli gizi tentu akan memilih nasi yang baik, bukan nasi basi. Sama halnya, kita harus memastikan bahan makanan yang disajikan kepada anak-anak dan kelompok rentan adalah yang terbaik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya awareness dan niat baik dalam menjalankan program MBG.
“Program ini bukan sekadar soal anggaran, tapi tentang niat kita memberi asupan gizi layak bagi balita, ibu hamil, dan peserta didik. Innamal a’malu binniyat — semua tergantung pada niat,” tambah Sony.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyoroti bahwa KBB kerap menjadi perhatian nasional akibat beberapa kasus keracunan makanan.
“Kami melihat Bandung Barat ini seperti kurang selametan. Setiap ada kejadian, langsung ramai seolah KLB,” ujarnya.
Tim investigasi BGN menemukan sekitar 75–80 persen penyebab kasus berasal dari air dan bahan baku bermasalah, serta kurangnya kesadaran higienitas di dapur MBG.
“Masih banyak dapur yang abai terhadap kebersihan air dan bahan baku. Awareness dan kontrol harus diperkuat,” tegas Nanik.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara BGN, Pemda, Dinas Kesehatan, dan aparat wilayah lebih solid dalam pengawasan lapangan.
Cucun: Jaga Integritas, Hentikan Kolusi
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus dijalankan dengan integritas tinggi dan bebas dari kolusi.
“Evaluasi harus nyata. Kalau ada kepala SPPG atau mitra yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP, harus berani dievaluasi,” ujar Cucun.
Ia menambahkan, DPR mendukung penuh BGN untuk memastikan program makan bergizi gratis benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program ini bukan sekadar makan bergizi, tapi membentuk generasi kuat menuju Indonesia Emas. Kita jaga anggaran rakyat agar tepat sasaran,” tandasnya.
Kepala BGN Paparkan Capaian Nasional
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian pelaksanaan program MBG secara nasional. Dari total 71 triliun rupiah anggaran yang disiapkan, 36,8 triliun telah terserap hingga Oktober 2025.
“Target kami, hingga akhir tahun serapan mencapai lebih dari 70 persen. Program ini menyentuh 38 provinsi dan 40,3 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa BGN akan terus memperkuat kualitas SDM, terutama para kepala SPPG sebagai garda terdepan pelaksana program di lapangan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Menutup kegiatan, para pimpinan menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor — antara BGN, Pemda, DPR, dan mitra pelaksana — untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang sehat, aman, dan bergizi.
“Mari samakan niat, luruskan tujuan. Program ini untuk masa depan anak-anak Indonesia,” tutup Sony Sonjaya.
