PR JABAR - Menanggapi Okupasi & Penjarahan di lokasi PTPN 1 Regional 2 Kebun Malabar Pangalengan , Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual di balik pengrusakan ratusan hektar lahan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung.
Sejak 2024 hingga baru-baru ini, diketahui telah seluas 150 hektare lahan kebun teh yang seharusnya menjadi daerah serapan air dan penahan banjir, rusak. Lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi kebun sayuran.
Antara lain di blok pahlawan & blok Bojong waru afdeling cinyiruan.
"Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai aktor intelektualnya, masa negara harus kalah," kata Eka
Menurut mantan Ketua DPRD Jawa Barat (1999-2004) itu, pengrusakan lahan kebun teh dapat memicu bahaya banjir & longsor terlebih di musim penghujan ini.
"Apapun alasannya, berbahaya, bukan saja pelanggaran tapi berbahaya dalam ekosistem. Kebun teh bukan saja soal daun teh nya, tapi berfungsi sebagai tahanan untuk mencegah erosi dan banjir," katanya.
Dia mengajak merenung, apakah kurang cukup berbagai contoh untuk belajar dari musibah yang dihadapi di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat ?
"Pengrusakan itu tidak terpuji, dan berbahaya. Negara harus hadir dan menertibkan, serta menghijaukan kembali. Saya kira sudah banyak bukti, di berbagai belahan di Bandung selatan termasuk di Ciwidey, banyak kita memperhatikan, kita melihat itu," kata Eka.
Ditanya soal campur tangan "boss" dalam aksi pengrusakan kebun teh itu, Eka mengatakan negara tidak bisa tinggal diam.
"Ya negara tidak bisa tinggal diam, tanah ini memang milik negara, Maka, fungsi gubernur, wali kota, camat, sesuai dengan kompetensinya, sebagai perangkat negara yang harus menjaga serta mengoptimalkan aset-aset negara itu,'
"Surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi benar. (Tugas Gubernur) termasuk menata, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Dalam perspektif budaya, cara-cara (pengrusakan) itu tidak baik, secara sporadis, lalu dibabat, ini peradaban apa?", katanya.
Dia mendorong supaya ada pengusutan hingga ke akar-akarnya, sebab ini dibuat seolah-olah rakyat berhadapan dengan rakyat.
"Ini terkesan rakyat dengan rakyat, kasihan yang terganggu tetap masyarakat kecil. Yang jahat itu pelaku yang mengalih fungsikan itu," pungkasnya.**
