.CO.ID-JAKARTA. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kepatuhan pajak di sektor digital.
Hal ini sebagai respons dari rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22.
Kendati begitu, Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan menilai bahwa proses verifikasi atas surat pernyataan omzet pelaku usaha seharusnya menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak, bukan Marketplace .
"Platform memiliki akses yang terbatas terhadap transaksi di sistem pedagang dan tidak bisa memastikan total omzet mereka dari seluruh kanal penjualan, termasuk offline ," ujar Budi kepada .co.id, Jumat (4/7).
Agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif tanpa membebani pelaku usaha dan platform, Budi menyarankan adanya sistem terpusat dan sederhana.
Selain itu, sosialisasi yang masif kepada pelaku UMKM juga dinilai sangat penting.
" Marketplace siap mendukung kebijakan pajak ini selama perannya proporsional dan sesuai kapasitasnya sebagai penyedia teknologi," katanya.
Sebelumnya, Ditjen Pajak menegaskan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 akan mempertimbangkan surat pernyataan dari wajib pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan bahwa pelaku usaha yang memiliki dua usaha, yakni online sekaligus offline wajib menghitung total omzet secara kumulatif.
"Dia kan ngitung omzetnya baik dari online maupun offline. Sudah sampai Rp 500 juta atau enggak? Nah ketika dia sudah menghitung yang online maupun offline ternyata lebih dari Rp 500 juta atau kurang dari Rp 500 juta, dia bikin surat pernyataan. Itu yang nanti menjadi dasar bagi marketplace untuk memotong atau nggak," ujar Rosmauli di salah satu talkshow, dikutip Jumat (4/7).
Dengan mekanisme ini, ia memastikan bahwa tidak akan terjadi pemajakan berganda.
Rosmauli menambahkan bahwa PPh 22 yang nantinya dipotong oleh marketplace tetap bisa menjadi kredit pajak bagi pelaku usaha.
