- Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Dalam pantauan, sejumlah rekening keluarga penerima manfaat (KPM) bansos ternyata dalam kondisi dormant.
"Ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apa pun, kecuali hanya menerima transfer saja,” tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai melakukan pertemuan dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda di Jakarta pada Jumat (4/7).
“Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor PPATK.
Gus Ipul mengatakan pihaknya telah menyampaikan data-data terkait penyaluran bansos pada pihak PPATK. Termasuk, masalah-masalah yang dihadapi selama penyaluran bansos triwulan II tahun 2025 ini.
Nantinya, hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK bakal dijadikan untuk memastikan bansos tepat sasaran. Analisis ini juga sebagai bukti bahwa data yang dimiliki Kemensos adalah benar.
Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut positif inisiasi Kemensos terkait upaya memastikan bansos tepat sasaran. Dia menyatakan, pihaknya tengah melalukan eksplorasi data yang telah disampaikan.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya telah menemukan beberapa data yang kurang sesuai. Data tersebut segera diserahkan kembali ke Kemensos dalam waktu dekat.
“Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya.
Ivan pun kembali menyampaikan komitmen PPATK untuk selalu mendukung Kemensos mewujudkan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Sehingga, bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai informasi, per 1 Juli 2025, lebih dari Rp 20 triliun bansos triwulan II telah tersalur ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, Bansos PKH telah diterima oleh 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM. Nilainya sebesar Rp 5,8 triliun.
Sementara untuk bansos Sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp 9,2 triliun. Adapun untuk penebalan bansos atau tambahan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp 6,19 triliun.
Sayangnya, masih ada 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos. Hal ini lantaran adanya ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 yang mewajibkan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Sehingga, penyaluran yang selama ini dilakukan lewat PT Pos, kecuali bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat, lansia non-potensial, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta warga di wilayah tanpa infrastruktur perbankan.
Selain masalah proses peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, faktor penyebab keterlambatan pencairan bansos lainnya juga dikarenakan adanya 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening. Para KPM baru berhak menerima bansos karena tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang menggantikan DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan. Selanjutnya, keterlambatan pencairan ke beberapa KPM juga terjadi akibat adanya sejumlah rekening yang masih dianalisis PPATK untuk memastikan bansos tepat sasaran. (mia)
