.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memperpanjang izin impor listrik dari Malaysia sebesar 200 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah perbatasan Kalimantan. Totalnya akan diproyeksikan akan mencapai sekitar 200 MW.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah perbatasan, ketimbang memperpanjang impor listrik dari Malaysia.
Menurut Bhima, daerah perbatasan dengan jaringan transmisi terbatas milik PLN dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan mikrohidro.
“Danantara bisa berperan dalam instalasi energi panel surya dan mikrohidro di wilayah perbatasan. Ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi di kawasan tersebut,” ujarnya kepada , Jumat (17/10/2025).
Bhima menambahkan, impor listrik dari Malaysia justru kurang menguntungkan karena berpotensi menekan cadangan devisa. Selain itu, pasokan listrik lintas negara juga memiliki risiko gangguan jika sistem jaringan di Malaysia bermasalah.
“Instalasi panel surya relatif cepat dan bisa beroperasi secara off-grid tanpa perlu masuk ke jaringan PLN. Ini momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa energi terbarukan juga berarti akses energi bagi masyarakat perbatasan,” tegas Bhima.
