- Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ditopang dengan satu bandara. Yakni, Bandara Sultan Aji, Balikpapan. Kapasitas bandara itu dinilai belum memumpuni jika aktivitas IKN sudah normal sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota negara.
Menurut anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS), jika IKN sudah berfungsi sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan menggantikan Jakarta, maka berdampak pada sisi transportasi, terutama di bandara.
Dia menjelaskan, Jakarta selama ini sebagai ibu kota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, setiap harinya dikunjungi kurang lebih oleh 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa. Di antaranya dari sekitar Bogor Tangerang, Depok, dan Bekasi (Bodetabek) kurang lebih 3,5 juta orang per hari. Ditambah dengan seluruh penduduk Pulau Jawa dari berbagai kota, totalnya sekitar 7 juta.
"Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki, seperti halnya juga naik sepeda, naik becak, naik kuda, sepeda motor, mobil kereta api dan lain-lain. Semua itu datang dari berbagai kabupaten kota di seluruh pulau Jawa" BHS kepada wartawan pada Senin (11/8).
Jika ibu kota dan pusat pemerintahan sudah benar-benar dipindah IKN, maka masyarakat yang berkepentingan langsung pindah ke IKN. Nantinya IKN menjadi titik kumpul semua perusahaan besar, pusat perusahaan termasuk BUMN dan DPR.
Kini diasumsikan orang yang berkepentingan ke IKN hanya 2 juta penduduk. Tidak sampai 10 juta penduduk, maka mereka mengakses IKN dengan transportasi udara dan laut saja.
Bila menggunakan transportasi udara, tarif tiket pesawat yang diasumsikan rata-rata Rp 1,5 juta, maka satu orang menghabiskan Rp 3 juta untuk perjalanan pulang dan pergi ke IKN. Diperkirakan ada perputaran uang Rp 6 triliun di IKN. Itu baru efek dari sisi transportasi udara bagi orang yang berkepentingan ke IKN.
"Belum lagi akomodasi per harinya dianggap rp 1 juta per orang. Berarti total untuk 2 juta orang yang ke IKN akan bertambah sebesar Rp 2 triliun per harinya untuk akomodasi," bebernya.
Sehingga, total kebutuhan biaya untuk menuju Ibu kota Negara dan pusat pemerintahan di IKN akan menjadi Rp 8 triliun per harinya dan untuk satu tahun rakyat akan dikorbankan atau harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.920 triliun.
"Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan jika ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kalimantan untuk melakukan perjalanan transport dan akomodasi dalam setahun”, ungkap BHS
Untuk perjalanan pesawat, jika diasumsikan total semua pesawat di Indonesia saat ini beroperasi sebanyak 450 pesawat dengan kapasitas 200 penumpang, maka jika semua pesawat berpindah jalur dari Pulau Jawa ke IKN. Setiap perjalanan nya dapat menampung 90 ribu dalam satu hari.
L ebih lanjut a nggota Dewan Pakar Gerindra menyebut, dalam satu hari hanya bisa maksimum empat perjalanan untuk pulang dan pergi dalam durasi 24 jam. B erarti daya tampung penumpang hanya 360.000 penumpang dalam 1 hari. "Padahal kita butuh untuk menampung 2 juta orang. Trus, mau ditampung di mana lagi?” tanya BHS.
A nggota DPR dari dapil Jatim 1 itu, saat ini kapasitas bandara Sultan Aji Balikpapan sangat terbatas. Bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat dengan kapasitas maksimum tidak lebih dari 45 ribu per hari.
Bandara IKN hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya sangat kecil. Maka, tidak mungkin bisa menampung keinginan publik dengan menggunakan transportasi udara apalagi transportasi laut sangat terbatas dan membutuhkan waktu berhari hari dalam sekali pelayaran.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTT yang akan menuju ke IKN mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa??” Ini yang harus dikaji mendalam," tanya BHS.
