Kegiatan ini menghadirkan sejumlah perwakilan perusahaan, lembaga perbankan, dan instansi terkait guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman , menyampaikan bahwa FGD ini memiliki dua fokus utama, yakni memperkuat pelaksanaan program CSR agar lebih terarah, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah, serta membahas strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“CSR dan pengendalian inflasi sama-sama berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Keduanya harus dijalankan secara sinergis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus.
Jigus menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui penerapan regulasi dan inovasi digital. Salah satu langkah konkretnya adalah peluncuran aplikasi SIPANTAU CSR (Sistem Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).
Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi sarana pelaporan dan pemantauan program CSR yang transparan, akuntabel, serta terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.
Selain meluncurkan SIPANTAU CSR, Pemkab Cirebon juga memperkenalkan strategi pengendalian inflasi daerah bertajuk EMPAL GENTONG, singkatan dari Efektivitas Mitigasi Pengendalian dan Alternatif Logistik Gerakan Ekonomi Tangguh dan Organisasi Nyata Gotong Royong .
“Strategi EMPAL GENTONG ini dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok,” jelas Jigus.
Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bagian dari rencana kerja tahun 2025 untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Cirebon,” ujar Dadang.
Selain membahas arah pelaksanaan CSR, forum ini juga menampung masukan dari dunia usaha terkait rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Berbagai perusahaan yang hadir pun menyambut positif inovasi SIPANTAU CSR karena dianggap akan mempermudah pelaporan dan meningkatkan koordinasi antara pelaku usaha dan Pemkab dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.
“Kami berharap melalui FGD ini muncul gagasan-gagasan konstruktif dan komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Cirebon yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkas Dadang.***
